Raker Pemerintah Desa dan Penandatanganan MOU dengan Kejari Kabupaten Kapuas
30 Januari 2024 | Administrator
Kuala Kapuas, 30 Januari 2024, Rapat kerja Pemerintah Desa dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kejaksaan Negeri Kapuas, bertempat di Ruang Rapat Rujab Bupati Kapuas, dalam rangka pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan Desa serta untuk mendukung program Desa Anti Korupsi dan optimalisasi pencegahan korupsi di tingkat Desa, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kapuas telah menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Pemrintah Desa se-Kabupaten Kapuas.
Dalam kegiatan Rapat Kerja tersebut dihadiri oleh Pj Bupati Kapuas Bapak Erlin Hardi,ST, Setda Kapuas Bapak Drs. Septedy, M.Si, Kepala Dinas PMD Bapak Budi Kurniawan, S.Sos,M.Si, Kajari Kapuas Bapak Luthcas Rohman, SH, MH, seluruh OPD Kabupaten Kapuas, Camat Se-Kabupaten Kapuas, Apdesi serta Seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Kapuas. Pada Kesempatan tersebut Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan beberapa hal diantaranya adalah bahwa alokasi dana Desa dan dana Desa pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, dan agar semua Desa dapat memanfaatkan pendampingan dan pembinaan dari Kejasaan Negeri Kapuas agar terhindar dari kasus hukum serta kenaikan Tunjangan bagi Kepala Desa, BPD maupun Perangkat Desa serta agar Desa memberikan tambahan intensif atau tunjangan bagi perangkat Desa yang mengerjakan SPJ.
Baca juga artikel: Bimtek KPPS Bataguh: Persiapan Menyongsong Pemilu 2024
Dalam sambutannya Pj Bupati Kapuas Bapak Erlin Hardi , ST memaparkan bahwa Pembangunan Kapuas dari Desa, mengandung arti bahwasanya prioritas pembangunan bertumpu di tingkat Desa . untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah kabupaten Kapuas akan melakukan program diantaranya ADD Tematib melalui dana bantuan khusus (DBK) dan Kapuas Growth Center meliputi Daerah Penyangga, Secara masif membangun infrastruktur pendukung dan mewujudkan pemerataan pembangunan, serta agar Desa dapat menggunakan kesempatan pendampingan dan pembinaan dari Kejaksaan Negeri Kapuas baik dalam pembuatan SPJ maupun terkait dengan bantuan mupun terkait konsultasi hukum.
Pada kesempatan rapat kerja pemerintah Desa, Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Bapak Luthcas Rohman, SH.,MH menyampaikan beberapa hal terkait kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di antaranya adalah memberi peluang pendampingan dan pembinaan kepada pemerintah Desa dalam rangka optimalisasi pencegahan terjadinya korupsi serta untuk mendukung program Desa Anti Korupsi di tingkat Desa. Dalam kerjasama ini juga memberikan peluang bagi pemerintah Desa untuk berkonsultasi baik mengenai pembuatan SPJ yang benar maupun dalam hal bantuan hukum.
Kesimpulan; Kerjasama perjanjian antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kejaksaan Negeri Kapuas perlu mendapat perhatian dari semua kepala Desa selaku pemangku kebijakan ditingkat Desa agar terhindar dari jerat hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.